Pengertian Ketahanan Pangan Indonesia
Terdapat 2 pengertian ketahanan pangan yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan ketahanan pangan tingkat nasional. Ketahanan pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup (baik secara kuantitas maupun kualitas), aman, merata, dan terjangkau. Sedangkan ketahanan pangan tingkat nasional adalah Kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman, dan didasarkan pada pengoptimalan pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal.
Komponen Ketahanan Pangan Indonesia
Inti dari ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga. Pangan dapat berasal dari berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Untuk mencapai kondisi tersebut, maka ketahanan pangan ditentukan oleh 4 komponen. Komponen-komponen ketahanan pangan harus dapat terpenuhi semua. Jika salah satu komponen tidak terpenuhi maka dapat mempengaruhi nilai keseluruhan komponen.
Ketahanan pangan memiliki 4 komponen yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut :
- Ketersediaan Pangan. Ketersedian pangan berdasarkan UU Cipta Kerja dapat berasal dari produksi dalam negeri, cadangan pangan dan impor.
- Stabilitas Ketersediaan Pangan. Ketidakstabilan pangan di pasar akan mengakibatkan naik turunnya harga komoditas pangan.
- Keterjangkauan terhadap Pangan. Keterjangkauan pangan ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat dan harga pangan. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyediakan bahan pangan yang terjangkau semua lapisan masyarakat
- Kualitas Pangan. Kondisi atau keadaan pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Ketika kualitas pangan rendah dapat mempengaruhi gizi anak dan mempengaruhi perkembangan otak.
Kebijakan Pemerintah terkati Ketahanan Pangan Indonesia
Pemerintah Indonesia membuat serta melakukan kebijakan untuk ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini mengacu pada setiap komponen yang telah diuraikan di atas. Dengan mengacu pada 4 komponen tersebut, dapat ditentukan apa saja strategi-strategi yang harus ditempuh. Strategi-strategi atau kebijakan untuk ketahanan pangan di Indonesia mencakup beberapa hal sebagai berikut:
- Meningkatkan ketersediaan pangan dan menjamin keberadaannya, peningkatan ketersedian pangan dilakukan untuk mengoptimalkan dan menyediakan cadangan pangan. Strategi yang dilakuan pemerintah, yaitu meningkatkan ketersediaan pangan dengan menjaga ketersediaan unsur-unsur yang baerkaitan dengan pangan. Seperti pupuk, benih, obat-obatan, dan lain-lain.
- Meningkatkan akses atau keterjangkauan pangan, kebijakan ini dilakukan agar bahan pangan dapat diperoleh dengan harga terjangkau dan mudah. Bahan pangan yang terjangkau dibutuhkan di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia bagian timur masih menggantungkan pada sektor transportasi udara dan laut untuk mendistribusikan bahan pangan. Untuk mencapai bahan pangan yang terjangkau pemerintah melakukan strategi. Strategi yang dilakukan yaitu dengan mengatur distribusi dan pemasaran, serta pengendalian harga produk pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.
- Menjamin konsumsi dan keamanan pangan setiap warga negara. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memenuhi standar kecukupan gizi dan keamanan pangan untuk hidup sehat. Strategi yang ditempuh pemerintah, yaitu dengan mendorong diversifikasi konsumsi dan peningkatan gizi pangan terutama sumber protein hewani, seperti susu, telur, daging, dan ikan.
- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pangan adalah tugas seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah. Strategi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan benih unggul untuk mendapatkan kualitas bahan pangan yang baik serta menjaga kualitas tanah dari berbagai kerusakan dan pencemaran.
Masalah Ketahanan Pangan di Indonesia
Dalam mencapai ketahanan pangan, suatu wilayah memiliki berbagai masalah. Begitu pula dengan ketahanan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan di Indonesia juga memiliki berbagai macam masalah. Salah satu masalah ketahanan pangan di Indonesia adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan di Indonesia terjadi pada lahan-lahan subur di wilayah pertanian. Lahan pertanian di Indonesia merupakan lahan yang subur yang dipengaruhi oleh kondisi vulkanik dan alluvial di beberapa tempat.
Lahan pertanian di Pulau Jawa yang subur banyak dialihfungsikan. Alih fungsi lahan pertanian di Pulau Jawa disebabkan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Penduduk di Pulau Jawa membutuhkan ruang untuk melangsungkan aktivitasnya, seperti tempat tinggal, pasar, industri serta pemukiman. Alih fungsi di Pulau Jawa mencapai 15.000‒20.000 hektar per tahun.
Pencegahan dan pengendalian alih fungsi lahan di pulau jawa telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar infrastruktur seperti bendugan, sadap, pintu air dan saluran yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena beberapa sawah yang telah difasilitasi dengan bendungan, sadap pintu air, saluran telah berubah menjadi permukiman warga. Sehingga infrastruktur tersebut tidak dapat difungsikan sebagai mana mestinya.
Berdasarkan pernyataan tersebut alih fungsi lahan dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena alih fungsi lahan memerlukan kajian dari beberapa disiplin ilmu. Adapun pencegahan dan pengendalian alih fungsi lahan dikaji dari beberapa sudut padang keilmuan sebagai berikut
- Berdasarkan Sudut Pandang Ekonomi, Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia adalah irigasi teknis, yang dalam pembangunannya membutuhkan biaya yang banyak. Apabila lahan irigasi teknis tersebut diubah maka harus ada konsekuensi untuk mengganti lahan tersebut di luar Jawa. Namun, pembangunannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula.
- Berdasarkan Sudut Pandang Lingkungan, lahan sawah merupakan lahan yang stabil perkembangannya dan erosi yang terjadi kecil. Selain itu, efisiensi penggunaan air pada lahan sawah sangat tinggi. Hal ini dikarenakan lapisan kedap air di lapisan tanah atas.
- Berdasarkan Sudut Pandang Sruktur Sosial Budaya, apabila terjadi alih fungsi lahan, maka dapat menyebabkan ketidakseimbangan hubungan antara lahan dengan petani. Alih fungsi lahan pertanian juga mengubah kehidupan penduduk dari petani ke industri dan jasa.
